Dinas P3AP2KB Pringsewu

Kepala Dinas

Tugas

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah       di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

 

Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan keluarga, kesejahteraan keluarga;
  2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan, kesejahteraan keluarga;
  3. Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak serta pengendalian kuantitas penduduk;
  4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
  5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
  6. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana;
  7. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
  8. Pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana;
  9. Pelaksanaan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-Keluarga Berencana, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
  11. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

 

  • Rincian Tugas

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai rincian tugas:

  1. Memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menyelenggarakan kewenangan rumah tangga kabupaten lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi tugas dan kewenangannya;
  2. Merumuskan kebijakan, petunjuk pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan program pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  3. Melaksanakan koordinasi dan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  4. Mengendalikan kebijakan umum maupun teknis terkait program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Mengendalikan pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana yang menjadi tanggungjawabnya;
  6. Melaksanakan koordinasi antar Kepala Sekretariat Dinas, Kepala Bidang dan unsur staf yang menjadi tanggungjawabnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. Melaksanakan administrasi pengelolaan dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
  8. Melaksanakan kegiatan pelayanan pemasangan kontrasepsi keluarga berencana;
  9. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja;
  10. Melaksanakan pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional yang berada di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  11. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja yang terkait dengan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  12. Menilai prestasi kerja bawahan lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan hasil capaian sasaran kinerja pegawai aparatur sipil negara yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir pegawai dan penilaian prestasi kerja aparatur sipil negara;
  13. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai perintah atasan berdasarkan standar, norma dan peraturan peundang-undangan yang berlaku.