PRINGSEWU – Jaringan Masyarakat Menentang Perdagangan Orang (JMMPO)
Kabupaten Pringsewu menggelar pertemuan dan diskusi bertajuk ‘Menuju Pringsewu Bebas dari Perdagangan Orang’.
Acara yang dibuka oleh Wakil Bupati Pringsewu Dr.H.Fauzi di aula TK Fransiskus Pringsewu, beberapa waktu lalu, dihadiri Wakil Ketua TP-PKK Pringsewu Ny.Hj.Rita Irviani Fauzi, Sekretaris Dinas P3AP2KB Kabupaten Pringsewu Dra.Apolonia Karwati, pegiat JMMPO beserta stakeholders.
Wakil Bupati Pringsewu Dr.H.Fauzi dalam sambutannya menyinggung tentang keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang telah menghantarkan Pringsewu sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama Tahun 2019, karena melaksanakan program yang sesuai lima klaster. Kelima klaster tersebut yakni pertama, hak sipil dan kebebasan, kedua keluarga dan pengaduan alternatif, ketiga kesehatan dan kesejahteraan sosial, keempat pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya, dan kelima adalah perlindungan khusus, bagaimana menangani perlindungan anak, juga mendalami dan melaksanakan penjangkauan kasus kekerasan terhadap anak, kejahatan seksual, bullying terhadap anak sampai proses pidana terhadap pelaku.
Selain itu, dengan maraknya kasus yang terjadi di Pringsewu saat ini yang berakhir di pengadilan, menurutnya ini menandakan bahwa masyarakat Pringsewu dan lembaga pemerhati anak yang ada di Kabupaten Pringsewu, baik dari tingkat pekon hingga kabupaten sudah proaktif dan peduli, terlebih dengan adanya sosial media, yang sangat mudah diakses untuk mendapatkan informasi.
Sementara itu, Sr. M. Katarina, FSGM. dari JMMPO Pringsewu mengatakan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak tidak cukup hanya dengan diterbitkannnya undang-undang yang melindungi anak, tetapi yang terpenting bagaimana memperkuat peran masyarakat itu sendiri. “Untuk itulah pemerintah harus mendorong adanya gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang menjadi gerakan bersama. ” ujarnya.
(©Dinas P3AP2KB / Anna Apollonia).
